bahan kisi-kisi indo V

Januari 12, 2010

BAHAN INDO V

INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

A.  KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

a.     KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

Program        :

1.      Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.      Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil               :

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

  • Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

  • Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
  • Berakhirnya kekuasaan kabinet         :

Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b.      KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

  • Program :

1.      Menjamin keamanan dan ketentraman

2.      Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3.      Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4.      Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Hasil               :

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

  • Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

Masalah Irian barat belum juga teratasi.

Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

  • Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

c.       KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

Program :

1.      Program dalam negeri      : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

2.      Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Hasil : -

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.

Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.

Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

d.      KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

Program        :

1.      Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

2.      Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3.      Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4.      Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil               :

Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi            :

Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.

Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet   :

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

e.      KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh     : Burhanuddin Harahap

Program              :

1.      Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2.      Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

3.      Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

4.      Perjuangan pengembalian Irian Barat

5.      Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil                     :

Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi   :

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet      :

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f.        KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

Program           :

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

1.      Perjuangan pengembalian Irian Barat

2.      Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

3.      Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4.      Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5.      Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah,

Pembatalan KMB,

Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,

Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil                  :

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet         :

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g.      KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

Program           :

Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :

Membentuk Dewan Nasional

Normalisasi keadaan Republik Indonesia

Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB

Perjuangan pengembalian Irian Jaya

Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil                  :

Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

-         Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

-         Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

-         Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Berakhirnya kekuasaan kabinet         :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

B. KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.

Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.

1.      Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.

2.      Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.

3.      Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.

4.      Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.

5.      Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

6.      Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.

7.      Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

8.      Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.

9.      Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.

10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :

1.      Mengurangi jumlah uang yang beredar

2.      Mengatasi Kenaikan biaya hidup.

Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :

1.      Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI MASA LIBERAL

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

1.     Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950

Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.

Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2.     Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :

Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.

Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3.     Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.

Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4.     Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah

Untuk memajukan pengusaha pribumi.

Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.

Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,

  • Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.

  • Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional

  • Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5.     Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :

Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

Dampaknya :

Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6.     Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

  • Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

  • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

  • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

7.     Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

  • Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

  • Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.

  • Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

  • Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
  • Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

October 3, 2008 by rinahistory

A. DEKRIT PRESIDEN

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :

  • Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

  • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.

  • Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.

  • Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.

  • Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional

  • Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya.

  • Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Tujuan dikeluarkan dekrit

adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.

Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.

a.      Pembubaran konstituante

b.      Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.

c.       Pembentukan MPRS dan DPAS

Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:

  • Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal.

  • Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.

  • KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.

  • DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.

Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.

  • Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.

  • Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

  • Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.

  • Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.

  • Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

B. PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.

Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.

Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin :

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :

  • Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.

  • Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :

  • Kebebasan partai dibatasi

  • Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

  • Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945

  • Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1.     Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS  tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

2.     Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat  :

Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.

Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.

Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3.     Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.

  • Melaksanakan manifesto politi

  • Mewujudkan amanat penderitaan rakyat

  • Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

4.     Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

5.     Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut.

  • Menyelesaikan Revolusi Nasional

  • Melaksanakan Pembangunan

  • Mengembalikan Irian Barat

6.     Pembentukan Kabinet Kerja

Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut.

  • Mencukupi kebutuhan sandang pangan
  • Menciptakan keamanan negara

  • Mengembalikan Irian Barat.

7.     Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom

Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden.

Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

8.     Adanya ajaran RESOPIM

Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.

Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

9.           Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

10.      Pentaan Kehidupan Partai Politik

Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.

Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian.

Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

11.       Arah Politik Luar Negeri

a.     Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)

Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme.

Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

b.     Politik Konfrontasi Malaysia

Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.

Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.

Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.

Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tanggan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.

c.     Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

d.    Politik Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.

Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.

Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju.

GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.

Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan:

a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

b. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.

c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.

e. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.

f. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol.

g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

C. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN

Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

1.     Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.

Tugas Depernas :

Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana

Menilai Penyelenggaraan Pembangunan

Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS.

Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.

1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

Tugas Bappenas adalah

Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun daerah.

Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.

Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

2.     Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)

Tujuan dilakukan Devaluasi :

Guna membendung inflasi yang tetap tinggi

Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat

Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.

a.      Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50

b.      Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100

c.       Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.

Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena :

Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.

Pengambilalihan perusahaan  Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.

Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.

3.     Kenaikan laju inflasi

Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :

Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan.

Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan.

Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar.

Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada.

Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil.

Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh.

Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.

Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena:

  • Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran.

  • Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.

Dampaknya :

Inflasi semakin bertambah tinggi

Harga-harga semakin bertambah tinggi

Kehidupan masyarakat semakin terjerpit

Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.

Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.

1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.

Kebijakan pemerintah :

Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi.

13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.

Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :

Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru.

Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.

4.     Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena:

Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (export drive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE)

Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik.

Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya.

Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia.

Strategi Dekon adalah mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah Berdikari yaitu berdiri diatas kaki sendiri.

Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Pelaksanaannya,

Peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi

Dekon mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia

Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok, tampak dengan adanya kenaikan harga barang mencapai 400 % pada tahun 1961-1962.

Beban hidup rakyat semakin berat.

Kegagalan Peraturan Pemerintah disebabkan karena:

Tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sebesar US$ 400 juta.

Adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasi Dwikora.

Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

5.     Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri

Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku/ barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia.

Jika Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan maka akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya import dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Sehingga Indonesia mampu memeprbesar komoditi ekspor, dari eksport tersebut maka akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Dengan bantuan kredit tersebut membuka jalan bagi perdagangan dari negara yang memeberikan pinjaman kepada Indonesia.

6.     Kebijakan lain pemerintah

a.     Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP)

Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP) dalam usaha perdagangan.

b.     Peleburan bank-bank negara

Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral sehingga didirikan Bank Tunggal Milik Negara berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1965.

Tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilakukan peleburan bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.

Dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan tugas dan pekerjaan masing-masing.

Tindakan itu menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara sebab tidak ada lembaga pengawas.

Kegagalan pemerintah dalam menanggung masalah ekonomi, disebabkan karena:

  • Semua kegiatan ekonomi terpusat sehingga kegitan ekonomi mengalami penuruan yang disertai dengan infasi.

  • Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.

  • Kemenangan politik diutamakan sedangkan kehidupan ekonomi diabaikan (politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi).

  • Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangana antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

  • Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.

  • Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.

  • Kebrangkutan tidak dapat dikendalikan, Masyarakat mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, dan kriminalitas.

D. PERJUANGAN MEMBEBASKAN IRIAN BARAT

Ada 3 bentuk perjuangan dalam rangka pembebesan Irian Barat : Diplomasi, Konfrontasi Politik dan Ekonomi serta Konfrontasi Militer.

1.     Perjuangan Diplomasi

Ditempuh guna menunjukkan niat baik Indonesia mandahulukan cara damai dalam menyelesaikan persengketaan. Perjuangan tersebut dilakukan dengan perundingan. Jalan diplomasi ini sudah dimulai sejak kabinet Natsir (1950) yang selanjutnya dijadikan program oleh setiap kabinet. Meskipun selalu mengalami kegagalan sebab Belanda masih menguasai Irian Barat bahkan secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda.

Perjuangan secara diplomasi ditempuh dengan 2 tahap, yaitu

e. Secara bilateral, melalui perundingan dengan belanda.

Berdasarkan perjanjian KMB masalah Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan, setahun setelah pengakuan kedaulatan. Pihak Indonesia menganggap bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat pada waktu yang telah ditentukan. Sementara Belanda mengartikan perjanjian KMB tersebut bahwa Irian Barat hanya akan dibicarakan sebatas perundingan saja, bukan diserahkan. Berdasarkan alasan tersebut maka Belanda mempunyai alasan untuk tetap menguasai Indonesia. Akhirnya perundingan dengan Belanda inipun mengalami kegagalan.

f.       Diplomasi dalam forum PBB, yaitu dengan membawa masalah Indonesia-Belanda ke sidang PBB. Dilakukan sejak Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, hingga Ali Sastroamijoyo II.

Dikarenakan penyelesaian secara diplomatik mengalami kegagalan dan karena adanya pembatalan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak maka Indonesia sejak 1954 melibatkan PBB dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

Dalam sidang PBB Indonesia berupaya meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapatkan perhatian Internasional. Alasan Indonesia adalah karena masalah Irian Barat menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain.

Upaya melalui forum PBB pun tidak berhasil karena mereka menganggap masalah Irian Barat merupakan masalah intern antara Indonesia-Belanda. Negara-negara barat masih tetap mendukung posisi Belanda. Indonesia justru mendapat dukungan dari negara-negara peserta KAA di Bandung yang mengakui bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia.

2.     Perjuangan Konfrontasi Politik, Ekonomi dan Militer

Karena perjuangan diplomasi baik bilateral maupun dalam forum PBB belum menunjukkan hasil sehingga Indonesia meningkatkan perjuangannya dalam bentuk konfrontasi. Konfrontasi dilakukan tetapi tetap saja melanjutkan diplomasi dalam sidang-sidang PBB. Konfrontasi yang ditempuh yaitu konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer.

Konfrontasi militer terpaksa dilakukan setelah Belanda tidak mau berkompromi dengan Indonesia.

a.     Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Konfrontasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-aset dan kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi ekonomi tersebut sebagai berikut.

1)     Tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan pembatalan utang-utang RI kepada Belanda.

2)     Selama tahun 1957 dilakukan :

  • Pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda

  • Melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda

  • Melarang penerbangan kapal-kapal Belanda

  • Memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia

3)     Selama tahun 1958-1959 dilakukan :

Nasionalisasi terhadap ± 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia

Mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dan Rotterdam (Belanda) ke Bremen, Jerman.

Konfrontasi Politik dilakukan melalui tindakan sebagai berikut.

1)     Tahun 1951, Kabinet Sukiman menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan Unie-Statuut.

2)     Tanggal 3 Mei 1956, pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, diumumkan pembatalan semua hasil KMB.

3)     Pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk provinsi Irian Barat dengan ibukotanya kotanya di Soa Siu (Tidore) dan Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore) sebagai gubernurnya yang dilantik tanggal 23 September 1956. Provinsi Irian Barat meliputi : Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile.

4) 18 November 1957 terjadi Rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta.

5) Tahun 1958, Pemerintah RI menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Pemecatan semua pekerja warga Belanda di Indonesia

6)     Tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

7)     Tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

b.     Konfrontasi Militer

Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut maka tahun 1961 dalam Sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan mengenai masalah Irian Barat.

Diputuskan bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda.

Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker, yaitu :

1.      Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.

2.      Setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri.

3.      Pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu dua tahun.

4.      Guna menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan pemerintah peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

  • Indonesia menyetujui usul itu dengan catatan jangka waktu diperpendek.
  • Pihak Belanda tidak mengindahkan usul tersebut bahkan mengajukan usul untuk menyerahkan Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Selanjutnya PBB membentuk negara Papua dalam jangka waktu 16 tahun.

Jadi Belanda tetap tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Keinginan Belanda tersebut tampak jelas ketika tanpa persetujuan PBB, Belanda mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan.

Tindakan Belanda tersebut tidak melemahkan semangat bangsa Indonesia. Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya menempuh jalan kekuatan fisik (militer).

Perjuangan melalui jalur militer ditempuh dengan tujuan untuk:

Menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memperjuangankan apa pun yang memang menjadi haknya.

Menunjukkan kesungguhan dan memperkuat posisi Indonesia.

Menunjukkan sikap tidak kenal menyerah dalam merebut Irian Barat.

Persiapan pemerintah untuk menggalang kekuatan militer adalah :

Pada Desember 1960, mengirimkan misi ke Uni Soviet untuk membeli senjata dan perlengkapan perang lainnya.

KSAD mengunjungi beberapa negara, seperti India, Pakistan, tahiland, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Perancis, dan Inggris untuk menjajaki sikap negara-negara tersebut bila terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda.

Tindakan persiapan Indonesia tersebut dianggap oleh Belanda sebagai upaya untuk melaklukan Agresi. Sehingga Belanda kemudian memperkuat armada dan angkatan perangnya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Dorman.

Maka Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta yang telah dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional. Peristiwa ini menandai dimulainya secara resmi konfrontasi militer terhadap Belanda dalam rangka mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.

Isi Trikora adalah sebagai berikut.

1)     Gagalkan Pembentukan Negara boneka papua buuatan Belanda

2)     Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat, Tanah air Indonesia

3)     Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Selanjutnya, diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan Gabungan Kepala Staf serta Komamndo Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Keputusan dari rapat tersebut adalah sebagai berikut.

Dibentuk Provinsi Irian Barat gaya baru yang beribu kota di Jayapura(zaman Belanda bernama Hollandia) dengan putra Irian sebagai gubernurnya.

Tanggal 11 Januari 1962 dibentuk Komando Tertinggi dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar yang langsung di bawah ABRI dengan tugas merebut Irian Barat. Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut.

Menyelenggarakan operasi Militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi militer tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu penyusupan (infiltrasi), serangan besar-besaran (eksploitasi), dan penegakan kekuasaan Republik Indonesia (Konsolidasi).

Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu terdiri atas tentara regulerdan suka relawan maupun berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya

Tanggal 13 Januari 1962, Brigadir Jendral Suharto dilantik sebagai Panglima Mandala dengan pangkat Mayor Jendral, beliau juga merangkap sebagai Deputi KSAD untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Sebelum konsolidasi yang dilakukan oleh Komando Mandala selesai, Tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam pertempuran tersebut Deputi KSAL Komodor Yos Sudarso gugur.

c.     Konfrontasi Total

Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut.

Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.

Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia.

Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut.

a.     Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),

yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.

b.     Tahap Eksploitasi (awal 1963),

yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.

c.     Tahap Konsolidasi (awal 1964),

yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak.

d.    Akhir Konfrontasi

Surat perintah tersebut dikeluarkan setelah ditandatangani persetujuan antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang selanjutnya dikenal dengan Perjanjian New York. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Subandrio sementara itu Belanda dipimpin oleh Van Royen dan Schuurman. Kesepakatan tersebut berisi.

1)     Kekuasaan pemerintah di Irian Barat untuk sementara waktu diserahkan pada UNTEA(United Nations Temporary Executive Authority)

2)     Akan diadakan PERPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat sebelum tahun 1969.

Untuk menjamin Keamanan di Irian Barat dibentuklah pasukan penjaga perdamaian PBB yang disebut UNSF (United Nations Security Force) yang dipimpin oleh Brigadir Jendral Said Udin Khan dari Pakistan.

Berdasarkan Perjanjian New York proses untuk pengembalian Irian Barat ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu :

1.      Antara 1 Oktober -31 Desember 1962 merupakan masa pemerintahan UNTEA bersama Kerajaan Belanda.

2.      Antara 1 Januari 1963- 1 Mei 1963 merupakan masa pemerintahan UNTEA bersama RI.

3.      Sejak 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI.

4.      Tahun 1969 akan diadakan act of free choice, yaitu penentuan pendapat rakyat (Perpera).

Penentuan Pendapat rakyat (Perpera) berarti rakyat diberi kesempatan untuk memilih tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau Merdeka.

  • Perpera mulai dilaksankan pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke sampai dengan 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasil Perpera tersebut adalah mayoritas rakyat Irian Barat menyatakan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Hasil Perpera selanjutnya dibawa oleh Diplomat PBB, Ortis Sanz (yang menyaksikan setiap tahap Perpera) untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24.

Tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan hasil Perpera tersebut.


BAHAN SPHI

Januari 9, 2010

BAHAN JAWABAN MID TEST SEJARAH POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL REGULER A

Kode Soal : A

Jawaban

  1. Yang dimaksud dengan ilmu hubungan internasional adalah Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional. Dengan kata lain HI juga dapat diartikan sebagai HI dipahami sebagai kajian akademis yang berusaha memahami interaksi antar aktor-aktor tertentu yang telah melampaui batas yurisdiksi nasional negara.

-          Hubungan Internasional, adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena Hubungan Internasional berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.

-          Ilmu tersebut harus dipelajari karena embrio asalnya dari interaksi yang terjalin antar manusia, sehingga lingkupnya menjadi lebih luas, dan eranya terus berbeda, sekarang kita hidup di zaman borderless state (Negara tanpa batas) dengan perkembangan internet dan teknologi.

-          ruang lingkup yang dipelajari menyangkut hal-hal yang penting bagi jalinan antar bangsa seperti konsep awal pembentukan hubungan internasional sampai sekarang digunakan dalam ilmu pengetahuan, mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kekuasaan dan kepentingan, menyangkut politik luar negeri sebagai kebijakan suatu negara terhadap negara lain dalam mencapai kepentingan tertentu, ekonomi-politik internasional yang menjadi kajian dalam studi hubungan inetrnasional. Secara umum, studi ini mempelajari hubungan ekonomi internasional dan politik internasional sebagai akibat berkembangnya berbagai persoalan dalam sistem internasional,dan banyak lagi isu-isu yang berkembang di masa sekarang yang menjadi pokok bahasan di dalam HI.

  1. Yang dimaksud dengan nationality adalah suatu kelompok yang terikat oleh kebudayaan yang sama ketaatan pada kaidah-kaidah sama, mempunyai bahasa yang sama, mempunyai lembaga-lembaga politik yang sama, gagasan etis yang sama serta ideology yang sama. Dan nationalism adalah, gerakan ideology yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara suatu pemerintahan sendiri, bagaiman para anggota menganggapnya sebagai bangsa yang actual dan potensial, nasionalisme juga berarti suatu cita-cita untuk membentuk pemerintahan sendiri dari sekelompok manusia yang disatukan oleh bahasa, sejarah dan tradisi yang sama atau suatu keyakinan yang tinggi terhadap tanah airnya. kedua istilah tersebut menjadi penting karena
  2. 2 penyebab lahirnya ilmu hubungan internasional adalah pertama, adanya interaksi dalam kontek Nation state baik itu antar warga maupun antar bangsa yang bersifat langsung dan tidak langsung. kedua, kemajuan dalam bidang teknologi dimana mengharuskan kita hidup dizaman borderless state / Negara tanpa batas.

-          orang menaruh minat yang besar terhadap ilmu hubungan internasional karena mencakup rentang isu yang luas, sehingga diperlukan keahlian khusus di bidang ini dan dari isu-isu tentang globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia.

  1. Yang dimaksud dengan aliran tradisional khususnya dalam perkembangan ilmu hubungan internasional adalah, dan 3 pemikiran dasar aliran tersebut adalah
  • Pemikiran tentang aksi dan reaksi yakni studi tentang pola2 aksi dan reaksi antar Negara berdaulat yang dalam hal ini diwakili oleh para elit masing2.
  • Pemikiran tentang tawar-menawar (konteks dalam hubungan internasional seni tawar menawar / diplomasi) melakukan bargaining power (kekuatan untuk menawar) yakni hubungan antarnegara yang bersifat kerjasama dan yang bersifat konflik, sifatnya adalah saling bertentangan.
  • Pemikiran tentang adanya variabel dalam hubungan internasional yaitu banyak variable yang dapat mempengaruhi, perilaku para diplomat dan militer yang bertindak untuk mengimplementasikan politik Negara, ex; variable geografis, terbagi menjadi 2 yaitu:

Variable bebas/independent;

Variable terikat/dependent;

Kode Soal : B

Jawaban

  1. Pengertian bangsa secara etimologi adalah berasal dari bahasa latin (nasci/melahirkan/sekelompok manusia yang dilahirkan ditempat yang sama) dengan kata lain bangsa adalah suatu kelompok manusia yang berdiam di kawasan geografis tertentu dibawah suatu pemerintah yang berdaulat secara politis.

Pengertian bangsa menurut Martin Wright adalah

  • Sekelompok etnis yana didasarkan pada adat istiadat, kebiasaan dan bahasa, kebudayaan dan rasa keamanan antara warga yang membentuk bangsa tersebut.
  • Suatu konsep sejarah yang didasarkan pada identitas kebudayaan yang diwarisa oleh seseorang.
  1. Elemen utama yang harus dipenuhi dalam pengertian bangsa adalah
  • Rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kokoh dan mengikat
  • Tradisi, kepentingan dan cita-cita yang menyatukan bangsa dengan masa lampau dan masa yang akan datang.
  • Aspirasi nasional yang didasari oleh persatuan, kemerdekaan dan kebebasan, kekhasan dan keamanan, keinginan.
  • Masyarakat yang berbudaya .
  1. Ilmu hubungan internasional bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri karena . Karena di dalam mempelajari ilmu HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia.dan ilmu-ilmu yang mendukung ilmu hubungan internasional adalah, ilmu hubungan internasional bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri, bahasan ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannyaYang dimaksud dengan aliran ilmiah dan aliran perilaku dalam perkembangan internasional adalah dan 2 aliran pemikiran dalam aliran pasca perilaku adalah:
  • Aliran interdependensi Banyak orang yang menyokong bahwa sistem internasional sekarang ini dikarakterkan oleh meningkatnya interdepedensi atau saling ketergantungan: tanggung jawab terhadap satu sama lain dan dependensi (ketergantungan) terhadap pihak-pihak lain. Para penyokong pendapat ini menunjuk pada meningkatnya globalisasi, terutama dalam hal interaksi ekonomi internasional. Peran institusi-institusi internasional, dan penerimaan yang berkembang luas terhadap sejumlah prinsip operasional dalam sistem internasional, memperkukuh ide-ide bahwa hubungan-hubungan dikarakterkan oleh interdependensi.
  • Aliran dependensi adalah kelas/ non Negara merupakan unit analisis yang jauh lebih baik daripada Negara, sedangkan para ahli teori tata dunia menunjuk pada permunculan actor- aktor nonnegara seperti misalnya mulai dari perusahaan multi-nasional, organisasi internasional yang bersifat regional maupun global sampai pada organisasi gerakan teroris. Aliran ini menginginkan terbentuknya masyarakat yang diorganisir dan diatur oleh lembaga2 global yang efektif, artinya yang memiliki kemampuan mengekang pemerintah2 negara. Dependensi Teori dependensi adalah teori yang paling lazim dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakan bahwa seperangkat negara Inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok negara Pinggiran yang lebih lemah. Pelbagai versi teori ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan keadaan yang tidak terelakkan (teori dependensi standar), atau menggunakan teori tersebut untuk menekankan keharusan untuk berubah (Neo-Marxisme).

BAHAN JAWABAN MID TEST SEJARAH POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL REGULER B

Soal A

Sejarah politik dan hubungan internasional.

1.A. yang dimaksud dengan nation : suatu kelompok manusia yang tinggal diwilayah tertentu dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama untuk karakteristik yang sama yang membedakannya dengan kelompok-kelompok lain yang sama,

B.  Nationnality : suatu kelompok yang terkait oleh ikatan kebudayaan yang sama,bahasa yang sama,lembaga politik yang sama,gagasan etnis yang sama dan ideology yang sama.

C.   Nasionalisme : gerakan ideologis yang bertujan untuk mencapai dan memelihara suatu pemerintahan  sendiri serta,bagaimana para anggotanya untuk mewujudkan dan secara optimal.

2. pendapat Hayes Gulton mengenai nasionalisme primitive, modern, dan totaliter.

Nasionalisme primitive,nasionalisme yang bersifat kesukuan atau tribalisme nas-moderen,Nasionalisme yang tumbuh dan berkembang dieropa barat,,

Nasionalisme, tumbuh akibat dari tekanan imperialisme modern kolonialisme, Nasionalisme hotaliter : hal yang menuntut  pengabdian total tampa pamrih kepada Negara .

3. Definisi, ilmu hubungan internasional menurut Stanley Hoffman dan yang melatar belakangi lahirnya ilmu hubungan internasional : adalah sebagai subjek akademis terutama  hanya menekankan-hubungan yang beraspek politik saja . – integritas istilah yang digunakan.

4. jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran trsdisional dalam ilmu hubungan internasional ,

Penjelasan  3 pemikiran dasar dari aliran

  1. a. Pemikiran aksi dan reaksi : hubungan internasional tidak lain adalah studi mengenai pola aksi  dan reaksi antara Negara berdaulat dalam hal ini diwakili oleh para elite pemerintahan masing-masing para diplomat  yang mewakili Negara-negara dinegara lain,bias duta besar,konsulat.
  2. b. Pemikiran tentang tawar menawar  : hubungan antara Negara yang bersifat kerjasama,dan bersifat konplik sifatnya saling bertentangan kerjasama dan konflik merupakan dua tipe,yang ekstrim atau adanya persaingan.
  3. c. Pemikiran tentang adanya,variable dalam  : penganut ini berpendapat bahwa banyak variable yang dapat mempengaruhi perilaku  diplomat atau militer untuk  mengimplementasikan politik Negara,

Variabel –independen (bebas) : orang harus membuang perilaku yang tidak efektif dan menggantikannya dengan tindakan yang dilandasi dengan pengetahuan,kasih saying penekanan diri.

Variabel- dependen (terikat) : politik harus dimainkan dengan corak yang realis,mereka mereka mengajarkan kepada pemimpin pemimpin untuk menggunakan teknik-teknik yang beroriontasi pd power untuk mengejar kepentingan Negara.

Soal B.

  1. 1. jelaskan pengertian bangsa menurut Webster  Dictionary, bangsa (Webster dictionary ) :sekelompok  besar manusia yang membentuk kesatuan politik merdeka dan merupakan subjek dusuatu pemerintahan pusat terjtinggi mendiami suatu kawasan geografis dengan tapal garis tertentu , sekitarnya di satukan oleh wawasan ras,kekuasaan,adat-istiadat,jiwa yang sama serta merasa bersih.
  2. 2. Pendapat Halkena Kohlan dan Jan Romein tentang Nasionalisme,

a ).  Halkena Kohlan : Nasionalisme colonial, nasionalisme yang tumbuh akibat kolonialisme,

b). Jan Romein : Nasionalisme eropa,yang muncul di eropa, nasionalisme Asia,: meunculnya  di asia dan afrika.

  1. 3. Yang dimaksud dengan state. Pada awalnya dari raja luwis xIx mengatakan state elist mai’Negara adalah raja, loyalitas  kepada Negara dan bangsa, menurut eriskloped britania,Negara Negara diartikan sebagai suatu organisasi sesui politik atau suatu lembaga pemerintahan didalam Negara ada pemerintahan yang berdaulat.
  2. 4. Aliran  ilmiah atau scientifik : studi hubungan internasional akan menjadi studi interdisipliner,dimana titik berat konsep-konsep maupun masalah-masalah bukan hanya pada ilmu politik dan social melainkan juga pada ilmu-ilmu sosial lainnya yang bersifat eksperimental dan penitik beratan pada pengoprasionalisasi mengacu pada proses dimana melalui pengukuran variable.

Aliran pasca perilaku : implementasinya lebih bersipat efektif ( menjadi pasca perilaku) menggunakan metode-metode  statistic yang dikembangkan dengan baik untuk mengolah data ,memunculkan bukti-bukti yang memperkuat beberapa hipotesis teori  mengenai  sebab-sebab perang.


bahan final indonesia v

Januari 7, 2010

Bahan ujian akhir semester

(mengambil bahan dari UAS th 2008-2009)

By:Mahfuzah Hidayati

  1. Walaupun dalam periode/era demokrasi liberal (1950-1959) banyak terjadi krisis kabinet (pemerintahan tidak stabil), namun ada dua prestasi yang dicapai Indonesia dalam kiprahnya!
    1. Sebutkan dan jelaskan 2 prestasi tersebut!
    2. Bagaimana pemahaman anda tentang liberalisme itu? Jelaskan

Jawab:

  1. Adapun 2 prestasi pada periode demokrasi liberal yaitu:
  • Dalam negeri (Pemilu 29 September 1955)
  • Luar negeri/internasional (KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) 18-25 April 1955 di Bandung)

Latar belakang Kaa: Benua Asia dan Afrika mempunyai banyak kesamaan baik letak, sejarah maupun nasib.

- Perdamaian Negara-negara didunia terancam akibat adanya pertentangan antara blok barat dan blok timur karena ada

beberapa bangsa dikawasan Asia-Afrika yang belum merdeka sepenuhnya.

- Negara-negara dikawasan Asia-Afrika yang sudah merdeka perlu menjalin kerjasamauntuk mengatasi masalahmasalah

pembangunan, ekonomi, sosisl, pendidikan &budaya.Konferensi-konferensi pendahuluan

Sebelum berlangsungnya KAA, perwakilan Negara Sri lanka, Indonesia, India Pakistan dan birma.

Tujuan KAA

1) Mejukan Kerja sama Asia-Afrika dalam berbagai bidang.

2) Memberantas diskriminasi dan kolonialisme.

3) Memperbesar peranan Negara di Asia-Afrikadi dunia Pelaksanaan KAA

KAA di laksanakan tanggal 18-24 April 1955 di gedung Merdeka Bandung. KAA di laksanakan oleh 29 negara yang

terdiri 23 Negara Asia dan 6 Negara Afrika.

Susunan kepengurusan KAA

Ø Ketua = Ali sastro amidjoyo

Ø Sekretaris = Ruslan Abdul Gani

Ø Ketua komote kebudayaan = M. Yamin

Ø Ketua komite Ekonomi = Prof. Ir. Roseno Peranan Indonesia dalam KAA

Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara KAA.

Akibat-Akibat penting KAA bagi Dunia.

1) Berkurangnya ketegangan dan bahaya peperangan antara blok barat dan blok timur.

2) Peranan Negara Asia-Afrika sangat di butuhkan dalam setiap pengambilan keputusan siding umum PBB.

a.      Isi Dasasila Bandung

  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat didalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar mahupun kecil.
  4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.
  5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
  7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi mahupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
  10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional
  1. Liberalisme berati

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.[1]

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas, wikipedia.org

  1. Dalam era demokrasi terpimpin (1959-1966) presiden Soekarno memperkenalkan doktrin NASAKOM!
    1. Mengapa ide NASAKOM tersebut sulit diterima oleh bagian terbesar rakyat Indonesia? Jelaskan!
    2. Selain NASAKOM konsepsi-konsepsi apa lagi yang diperkenalkan oleh Bung karno untuk mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin itu? Jelaskan!

Jawab:

  1. Adapun alasan ide NASAKOM sulit diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia karena NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis), sebagai pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat yang tentu saja secara tidak langsung serupa seperti penggolongan di dalam struktur masyarakat agama Hindu dengan system kastanya, selain itu pula golongan nasionalisme dan Agama yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan golongan komunis saat itu, yang sebenarnya mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pandangan komunis tak berdaya menentang karena bias dicap komunisthobi (takut kepada komunis).
  2. konsepsi-konsepsi yang diperkenalkan oleh Bung karno untuk mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin itu antara lain ajaran RESOPIM (revolusi, sosialisme Indonesia, pimpinan Nasional) yakni di dalam pidatonya memperingati hari ulang tahun RI 17 Agustus 1961 sosialisme hanya dapat dicapai melalui revolusi yang dikendalikan oleh satu pimpinan Nasional yaitu PBR (Pemimpin Besar Revolusi). Selain yang disebutkan diatas ada juga MANIPOL USDEK (Manipesto Politik-Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, kepribadian Indonesia), sebagai kitab suci dari demokrasi terpimpin.
  3. TRIKORA (Tri Komando Rakyat) menandai tahap baru dalam perjuangan pembebasan Irian Barat!
    1. Bilamana dan dimana Trikora itu diucapkan?
    2. Mengapa tempat dan tanggal tersebut yang menjadi pilihan?
    3. Apa alasan masing-masing pihak (Belanda dan Indonesia) untuk mengklaim Irian Barat?jelaskan!

Jawab:

  1. Adapun tertanggal 19 Desember 1961, diperintahkan Trikomando rakyat di Yogyakarta oleh presiden soekarno yang berbunyi sebagai berikut:

1)      Gagalkan pembentukan “Negara papua”bikinan Belanda colonial.

2)      Kibarkan sanga merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3)      Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

  1. Dan Muh. Yamin lah yang memilihkan waktu dan tempat untuk menyampaikan komando itu 19 Desember  adalah permulaan serangan kedua (clashII) dengan pengeboman atas kota Yogyakarta di Maguro, dan kota Yogyakarta di pilih untuk mengenang usaha pengusiran Belanda dari Jakarta oleh Sultan Agung pada 1608-1629 berdasarkan pertimbangan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah tersebut lebih menjiwai perjuangan pembebasan irian barat.
  2. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda,[1] sama dengan daerah-daerah lainnya. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda.
  1. Jelaskan ciri-ciri pokok politik Luar negeri Indonesia pada era (periode)demokrasi terpimpin!

Jawab:

Adapun ciri-ciri pokok politik LN pada masa demokrasi terpimpin antara lain

Arah Politik Luar Negeri

a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)

Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme.

Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

b. Politik Konfrontasi Malaysia

Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.

Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.

Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.

Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tanggan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.

c. Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

d. Politik Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.

Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.

Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju.

GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.

  1. Jelaskan arti konsep-konsep berikut ini!
    1. The Ten Principles of Bandung declaration
    2. M. S. A
    3. System Ali Baba
    4. UNTEA
    5. Kora boom

Jawab:

  1. Adapun arti konsep The Ten Principles of Bandung declaration adalah sepuluh ketentuan dasar yang merupakan hasil keputusan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.
  2. MSA=mutual Security Act atau UU kerjasama keamanan tanggal 15 januari 1952 antara menteri Subarjo dan Cochran, dubes AS di Jakarta. Di dalam pernyataan tsb terdapat ikatan atas kebebasan politik Luar Negeri RI, karena RI di wajibkan memperhatikan kepentingan Amerika Serikat pada kabinet Sukiman.
  3. Sistem ekonomi / Program Benteng yang diterapkan pada masa kabinet Natsir oleh Soemitro yang kala itu merupakan wakil Partai Sosialis Indonesia dalam kabinet Natsir (Masyumi).
  4. UNTEA, atau singkatan dari United Nations Temporary Executive Authority, adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada dibawah kekuasaan sekretaris jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York.

Tugas-tugas pokok UNTEA:

  • Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.
  • Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.
  • Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
  1. No Comment

bahan final afrika

Januari 7, 2010

Bahan ujian akhir semester sejarah Afrika

Kisi-kisinya antara lain:

1)      Afrika sebelum Eropa, perkembangan masyarakat (BAB 1) social, budaya, ekonomi masyarakat Afrika.

2)      Latar belakang penjelajahan Eropa di Afrika, terutama Negara-negara awal.

3)      Pola-pola penjelajahan dan penguasaan

4)      System politik Eropa di Afrika.

5)      Mesir dan terusan suez (nasionalisme dan dampak terusan suez)

6)      Hubungan KAA dengan nasionalisme AA.

RANGKUMAN

1)      Afrika sebelum Eropa, perkembangan masyarakat (BAB 1) social, budaya, ekonomi masyarakat Afrika.

Adapun gambaran awal Afrika sebelum Eropa antara lain:

  1. Tribalisme (tribe=suku)
  2. Ekonomi masih berupa subsisten (hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hari itu).
  3. Menurut Alvin Toffler dengan judul bukunya “the thirtd wave 1988 perubahan masyarakat dengan 3 klasifikasi yaitu:
    1. Masyarakat pertanian (8000 SM-1700 SM)
    2. Masyarakat industri (1700 M-1970M) saat Revolusi industri
    3. Masyarakat teknologi informasi (1970M-2000M)

Adapun pada masyarakat yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi 3 klasifikasi tersebut, disebut masyarakat yang hilang dan menjadi masyarakat yang ketinggalan zaman.

2)      Latar belakang penjelajahan Eropa di Afrika, terutama Negara-negara awal.

  • Khususnya bagi inggris sebagai pelopor pertama perdagangan budak, yakni dengan melakukan migrasi budak-budak.
  • Khususnya di Eropa muncul Negara industri, sehingganya ada beberapa latar belakang yang meliputinya:
  • Kebutuhan akan barang mentah bagi industri di negeri induk.
  • Pasaran sebagai tempat pelemparan industri
  • Pengambilan tenaga untuk kepentingan perang,
  • Tempat untuk memindahkan penduduk yang berlebihan dari negeri induk,
  • Tempat untuk penanaman modal yang surplus
  • Penguasaan tempat-tempat yang letaknya baik untuk pertahanan
  • Untuk kebanggan nasional bangsa-bangsa barat
  • Dan semua alasan tersebut mengakibatkan Negara-negara industri besar berlomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya.

3)      Pola-pola penjelajahan dan penguasaan

Khususnya setelah Kongres Berlin II pada 1885, mulailah akspansi Barat secara besar-besaran ke Benua Afrika. Dari daerah-daerah yang telah dikuasai, biasanya di tepi pantai, terus masuk ke pedalaman dengan cara menduduki daerah-daerah yang kosong tanpa penduduk, baik itu menduduki dengan jalan paksaan/dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kepala suku penduduk bumi putra, dan hingganya terjadi persaingan anatar Negara imperialis, khususnya berebut daerah-daerah di Afrika.

4)      System politik Eropa di Afrika.

  1. Politik kolonial Perancis

ü  Sebelum perang dunia I, politik kolonial Perancis yang dijalankan ditanah jajahannya di dasarkan pada suatu doktrin asimilasi (1789), dengan gagasannya equality dan fraternity. Tujuan politik tersebut adalah mengintegrasikan tanha jajahan dengan Perancis, mengasimilasikan penduduk koloni dalam kerangka Perancis baik dalam bidang politik, social, ekonomi, etis, religious, maupun cultural, selanjutnya setelah dilaksanakan pola politik asimilasi, ternyata kemajuan penduduk di koloni itu tidak sama, bagi koloni yang penduduknya masih tingkat rendah, politik asimilasi diganti dengan politik asosiasi.

ü  Penerapan system direct rule/system pemerintahan langsung) dengan kelebihannya memungkinkan untuk Negara tersebut lepas dari Negara induk tetap terpantau, sedangkan kelemahannya yakni bertentangan dengan konkret lapangan, dimana kebijakan tersebut hanya sesuai dengan pemikiran orang-orang Perancis di sana.

  1. Politik kolonial Inggris

ü  Inggris menggunakan indirect rule, oleh F. Lugard di hubungkan dengan konsep dual mandate/mandate ganda (1926), dan mengandung arti bahwa tugas pemerintah Inggris di Afrika adalah untuk memenuhi kepentingan memenuhi Inggris dan penduduk Afrika. Ada pula artinya bahwa tugas pemerintah Inggris di Afrika adalah untuk dapat membuat koloni itu bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, politik, dan moral negeri Inggris. Dengan kelebihannya kewenangan pemimpin bisa di bagi-bagi, dan kelemahannya jumlah koloni kulit putih lebih banyak dari pada yang asli.

ü  Efektif apabila Negara koloni mempunyai satu kebudayaan saja, system ini menuntut sudah mempunyai persatuan yang kuat (integrasinya baik).

ü  Dengan system lainnya “mandate terbatas” gubernur jendral/pemerintah koloni memberikan solusi untuk masalahnya.

  1. Politik kolonial Negara barat

-          Belgia

Memerintah koloninya di Afrika berdasarkan prinsip “paternalism” yang dikendalikan oleh Negara”, dan mengenal pelaksanaannya pemerintah Belgia bekerja sama dengan kaum feodal raksasa dan misi katolik Roma. Dengan pola system campuran; mirip dengan pelaksanaan mandate terbatas. Kelebihannya pemerintah jajahan mempunyai kesempatan untuk mengatur wilayah koloni disesuaikan dengan keadaan. Sedangkan kekurangannya ketidakseragaman ini akan menjadi masalah apabila ada koordinasi antar wilayah koloni. Rumit dan tidak praktis.

-          Portugal

Melaksanakan politik paternalisme di koloninya di Afrika dengan cara asimilasi pemerintah kolonial membentuk golongan elit di kalangan penduduk bumi putra. Penduduk portugis dan kulit berwarna akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila penduduk pribumi itu telah diterima sebagai asimilados, pembedaan antara keduanya berdasarkan criteria kultur.

5)      Mesir dan terusan suez (nasionalisme dan dampak terusan suez)

jawab:

Hubungan terusan suez dengan munculnya nasionalisme mesir, Terusan suez adalah sebagai penghubung antara Eropa dan Asia, yang tentunya amat berpengaruh bagi masyarakatnya. Dimulai dari kepemimpinan Khedive ismail (1863-1897) adalah penguasa yang sangat boros selama ia memerintah kurang lebih 16 tahun. Uang yang dibelanjakan mencapai 90 juta pound, diperlukan untuk kepentingan pembangunan, pendidikan dan penaklukan derah sudan dan sebagainya. Untuk mencegah kebangkrutan Negara, ismail menjual saham-saham yang ada dalam maskapai Terusan Suez. Karena pembeli saham-saham itu orang inggris (1875) maka sejak itu inggris mulai mendapat kesempatan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri Mesir, disamping itu sejarah persaingan imperialisme inggis dan perancis dinegeri itu akan menyusul. Pembaharuan-pembaharuan diadakan baik dalam lapangan politik maupun keuangan. Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan seorang Inggris – Wilson- sebagai mentri keuangan dan seorang perancis –de bligenteres- sebagai mentri  pekerjaan – umum. Dengan demikian maka karena soal keuanganlah, imperialisme barat masuk ke Mesir.

Intervensi barat tersebut dirasakan sangat berat oleh khedive. Ketika ia tahu bahwa tuan-tuan tanah juga tidak puas terhadap pembaharuan itu maka ia mencoba melakukan sabotase terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah disusun oleh menteri –mentri  asing didalam kabinet itu.

Pemimpin gerakan nasional Mesir adalah colonel Ahmad farabi, dimana menolak tegas intervensi asing. Dia mendengung-dengungkan semboyan “Mesir untuk orang Mesir”, tentun saja hal ini berlanjut hingga saat pemerntahan Gladstone (1880-1885). Politik pemerintah Gladstone bersifat imperialistis sebagai tokoh liberal. Sehingganya untuk menanggapi tantangan kaum nasionalis, pemerintah Gladstone akan melindungi Khedive terhadap ancaman musuh2nya. Dari tuntutan Inggris dan Perancis ini bahkan menambah berkobarnya semangat anti asing. Dan perlawananpun berlangsung. Bagi Inggris T.Suez memang mempunyai arti sangat penting dalam tahun 1882. Kira-kira 80% kapal-kapal yang melalui terusan tersebut berbendera kebangsaan Inggris. Politik Gladstone yang anti imperialism berubah menjadi bersifat imperialism dalam menghadapi masalah Mesir. Untuk dapat menguasai T.Suez secara permanen ia harus menaklukkan Mesir. Dan di mesir pada saat itu terdapat pengaruh kekuasaan Turki, Khedive,Inggris dan Negara2 kristen lainnya yang mempunyai hak luar biasa.

6)      Hubungan KAA dengan nasionalisme AA.

Nasionalisme pada dasarnya muncul karena adanya kesadaran kelompok, kesadaran akan keadaan mereka yang terkebelakang disebabkan oleh politik kolonialis yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran akan kedudukannya sebagai bangsa yang terjajah dan mempunyai pengalaman serta penderitaan yangsama, menimbulkan terbentuknya solidaritas oleh bersama-sama membawa perbaikan.

Nasionalisme merupakan gejala historis yang mencul untuk member jawaban terhadap kondisi politik. Ekonomi, social, dan kebudayaan pada masyarakat kolonial. Nasionalisme berusaha mengatasi situasi kolonial yang ditujukan kemasa depan, ditujukan untuk memperoleh hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang dapat mengatur dirinya sendiri.

Bertolak dari pandangan diatas, dengan mengadakan KAA sebagai wadah penyaluran aspirasi bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang ingi bebas dari belenggu penjajahan. Serta semangat-semangat tersebut di tuangkan dalam KAA yakni “dasasila bandung” sehingga dalam prosesnya mempercepat berhasilnya perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika. Puluhan Negara baru lahir diantara Asia-Afrika tersebut. Selain itu berpatokan pada gagasan awal KAA dimana pada konferensi-konferensi sebelumnya, yakni tentang gagasan tentang solidaritas Asia-Afrika/bangsa kulit berwarna yang mempunyai nasib yang sama, mereka hidup dibawah kekuasaan kolonialisme-imperialisme barat, dan karenanya mereka gigih berjuang untuk merebut kemerdekaan negerinya dari tangan penjajah. Usaha mengusir kolonialisme-imperialisme dalam berbagai macam bentuk dan manisfestasinya akan berhasil apabila bangsa Asia-Afrika bersatu sebagai kekuatan besar.

Adapun Isi Dasasila Bandung sebagai berikut:

  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat didalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar mahupun kecil.
  4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.
  5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
  7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi mahupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
  10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

tulisan sejarah pemikiran islam

Januari 6, 2010

Pola pemikiran sesudah Nabi Muhammad SAW

Setelah wafatnya Nabi roda kepemimpinan dilanjutkan oleh khulafaurrasyidin, sejumlah perkembangan muncul di masa khulafaurrasyidin, tercermin dari kebijakan mereka yang berbeda yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti problem Muamalah, ijtihad yang merujuk pada Al-quran dan Al-hadits dalam penyelesaian berbagai masalah ekonomi yang ada. Yang pada akhirnya kebijakan politik yang lebih dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Perkembangan Ei sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah islam. perkembangan Ei juga tidak terpisahkan dari perkembangan sosial kemasyarakatan, disamping itu Ei bukan ilmu spesifik yang menjadikan alasan untuk dipisah dari perkembangan sosial kemasyarakatan.
adapun yang menjadi alasan kurang dikenalnya Ei dalam kehidupan masyarakat karena kajian-kajian pemikiran Ei kurang tereksplorasi di tengah maraknya dominasi Ekyang lebih banyak digunakan saat ini, baik dinegara maju maupun negara berkembang. Akibatnya perkembangan Ei yang sudah ada sejak tahun 600M, kurang begitu dikenal di masyarakat serta kurangnya informasi yang memadai di tengah masyarakat.

Filsafat Islam

Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf-filsuf muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka, bila dalam filsafat lain masih ‘mencari Tuhan’, dalam filsafat Islam justru Tuhan ‘sudah ditemukan.

Khulafaur Rasyidin ( 11-40 H / 632-660 M) Mukadimah

Khilafah Rasyidah merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dimana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis.
Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa’idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umatIslam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya.

  1. Masa Abu Bakar ra. ( 11-13 H / 632-634 M)

Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar disebut Khalifah Rasulillah (Pengganti Rasul) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.
Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun. Pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW, dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Khalid ibn Al-Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini.
Nampaknya, kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti jugaNabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah.
Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia. Khalid ibn Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan empat jenderal yaitu Abu Ubaidah, Amr ibn ‘Ash, Yazid ibn Abi Sufyan dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamahyang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid ibn Walid diperintahkan meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasiryang jarang dijalani, ia sampai ke Syria.
Salah satu hal monumental pada era Abu Bakar ra adalah pengumpulan mushaf al Quran dari para sahabat-sahabat yang lain, yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit ra.

  1. Masa Umar Ibn Khatab ra. (13-23 H / 634-644 M)

Abu Bakar meninggal dunia, sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia diganti oleh “tangan kanan”nya, Umar ibn Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umatIslam. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Rasulillah (pengganti dari Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu’minin (Komandan orang-orang yang beriman).

Di zaman Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi; ibu kota Syria, Damaskus, jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaanIslam . Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan ‘Amr ibn ‘Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa’ad ibn Abi Waqqash. Iskandaria, ibukota Mesir, ditaklukkan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh tahun 637 M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir.

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. Demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijrah.

Salah satu hal yang monumental pada era sayidina Umar ra adalah mengenai sholat tarawih. Berikut salah satu riwayatnya, yang menjadi pegangan umat islam di seluruh dunia sampai saat ini. Diriwayatkan oleh Yazid Ibn Khusayfah dari Sâib Ibn Yazîd bahwa semua orang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat dalam bulan ramadlan pada masa khalifah Umar Ibn Khatab ra. (Baihaqi dalam As Sunaul Kubra, vol.2 hal 496)
Peganglah kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin.(Abu Dawud vol 2 hal 635, Tirmidzi vol 2 hal 108, Sunan Darimi vol 1 hal 43 dan Ibn Majah hal 5).
Umar ra memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu’lu’ah. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad ibn Abi Waqqash, Abdurrahman ibn ‘Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman sebagai khalifah, melalui persainganyang agak ketat dengan Ali ibn Abi Thalib.

  1. Masa Utsman Ibn ‘Afan ra. ( 23-35 H / 644-655 M)

Di masa pemerintahan Utsman (644-655 M), Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristall berhasil direbut. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Pemerintahan Usman berlangsung selama 12 tahun, pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Usman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umumnya yang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun) dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 H 1655 M, Usman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu.
Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Usman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi.Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibn Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Usman hanya menyandang gelar Khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Usman laksana boneka di hadapan kerabatnya itu. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara, oleh karabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Usman sendiri.
Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegjatan yang penting. Usman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah.
Penulisan Al Quran dilakukan kembali pada masa sayidina Utsman ra. Ini terjadi pada tahun 25 H. Dan al Quran yang kita pegang saat ini adalah mushaf Utsman.

  1. Masa Ali Ibn Abi Thalib kwh. ( 35-40 H / 655-660 M)

Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya enam tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar.

Tidak lama setelah itu, Ali ibn Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun berkobar. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal (Unta), karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta, dan berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah.
Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan-kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Mu’awiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Thalhah dan Aisyah, Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Mu’awiyah di Shiffin. Pertempuran terjadi di sini yang dikenal dengan nama perang shiffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim (arbitrase), tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu Mu’awiyah, Syi’ah (pengikut) Ali, dan al-Khawarij (oran-orang yang keluar dari barisan Ali). Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok al-khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara posisi Mu’awiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 ramadhan 40 H (660 M), Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij.


sharing antropologi

Juni 17, 2009
  1. Cara memindahkan personality seseorang atas tiga pilar, pengetahuan, perasaan dan naluri dalam tindakan manusia

Pengetahuan, unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otaknya ada berbagai macam hal yang dialaminya melalui penerimaan panca indra, serta alat penerima atau reseptor organismanya yang lain, misalnya rasa, fisiologi, dan psikologi yang menyebabkan berbagai macam getaran dan tekanan yang menjadi suatu susunan yang diproyeksikan.

Perasaan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam “perasaan” kalau orang pada suatu hari yang luar biasa panasnya melihat papan reklame minuman coca-cola yang tampak menyegarkan maka seolah terbayang suatu gambaran segelas coca-cola yang menyegarkan, dan penggambaran itu akan dihubungkan oleh akalnya dengan penggambaran lain yang timbul kembali sebagai kenangan dalam kesadarannya.

Suatu perasaan yang selalu bersifat subjektif karena adanya unsur penilaian tadi biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seorang guru.

Naluri, kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya, melainkan karena sudah terkandung dalam organismanya dan khususnya dalam gennya sebagai naluri.

Jadi, seperti yang telah dijelaskan dari 3 pilar diatas maka sebuah tindakan akan dilakukan apabila rasa ingin yang ada pada diri  seseorang mendesaknya untuk memenuhi kebutuhan itu.

2. Contoh konkret memindahkan tiga wujud kebudayaan kedalam suatu masyarakat yakni kebudayaan.

    -         contoh fisik ,seperti bangunan yang berupa candi-candi dan benda bergarak seperti kapal dan lain-lain. Semua yang dibuat manusia bersipat konkrit dan dapat diraba .

    -         sedangkan wujud tingkah laku manusianya berupa, misalnya saja menari berbicara, makan, dan tingkah laku dalam melakukan pekerjaan. semua gerak gerik ini yang dilakukan oleh manusia ini akan berubah dari masa kemasa. Sehingga dikenallah sebuah sistem sosial yang terbangun dari wujut tingkah laku tersebut.

    -         Sedangkan penggambaran wujud gagasan dari kebudayaan, tempatnya tentu ada di kepala masing-masing guru yang menjadi warga dari kebudayaan wujud seperti ini bersifat abstrak , tidak dapat di foto maupun direkam melalui film, hanya dapat diketahui melalui pemahaman oleh warga dari kebudayaan lain, setelah ia mempelajarinya secara mendalam, baik melalui wawancara yang intensif maupun membaca kebudayaan dalam wujud gagasan yang sifatnya tertulis  (buku).

    Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

    3. Memaknai konsep migrasi, akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat Banjar

      Dapat dilihat dari asal kebudayaan masyarakat yang dipengruhi kebuayaan yang berasal dari kebudayaan lain yang datang kedalam masyarakat Banjar

      Konsep Migrasi merupakan sutu proses perpindahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang diikuti dengan perpindahan kebudayaan dari tempat asal ketempat yang baru. Proses perpindahan itu biasany memerlukan waktu yang lama yang biasanya tidak disadari oleh pelaku migrasi. Namun, abapula Migrasi yang berlangsung secara cepat dan mendadak sebab migrasi ini bermacam-macam yang bisa disebabkan oleh bencana alam, Wabah penyakit, perubahan mata pencaharian hidup, peperangan  dan juga bisa disebabkan seperti yang tercatat dalam sejarah tentang perkembangan pelayaran bangsa- bangsa Cina dan daerah lain seperti Asi Timur dan dari bangsa Arab.

      Dengan terjadinya Proses Mirasi maka terjadi pula penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Perpindahan kebudayaan yang terjadi bisa juga tidak dengan perpindahan penduduk secara langsung ataupun suatu bangsa ketempat lain, tetapi oleh karena ada guru-guru tertentu yang datang kesuatu daerah tertentu dan membawa kebudayaan daerah itu kedaerah yang lain.

      Konsep Akulturasi yang merupkan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri sebagai suatu hal yang memiliki sifat khusus ketika baru timbul kebudayaan baru di Eropah Barat mulai menyebar kesemua daerah lain dimuka bumi semenjak abad ke-15. Akulturasi merupakan suatu proses yang terjadi pada masyarakat yang merasakan baik secara langsung maupun tidak langsung penggabungan dua kebudayaan yang berbeda.

      Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang timbul apa bila

      1. Adanya golongan manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan    berbeda –beda.
      2. langsung bergabung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga menyababkan berubah sifatnya, dalam asimilasi terjadi dua penggolongan dimana terdiri dari golongan mayoritas dan golongan minoritas, dalam proses percampuran kebudayaan yang juga diikuti oleh unsur-unsurnya sehingga menjadi wujud kebudayaan yang baru dimana kebudayaan yang terlihat kuat ada pada pengaruh golongan Mayoritas dan golongan minoritas melakukan peyesuaian kebudayaan dan masuk dalam kebudayaan Mayoritas.

      Jika dilihat pada masyarakat banjar maka pengaruh dari  konsep migrasi, akulturasi dan asimilasi sangat terlihat pada proses masuknya kebudayaan serta agama yang masuk ke Banjar. Sehingga dapat terjadi suatu penyatuan kebudayaan antra kebudayaan asli dengan kebudayaan yang datang ke Banjardan mempengarhi kebudayaan lokal.

      4. Kekayaan sumber daya alam tidak menjadikan masyarakat mendapatkan tingkat kemakmuran yang tidak memadai.

        Indonesia yang kaya dengan sumberbaya alam merupakan anugerah yang besar dari Tuhan yang maha Esa ini merupakan modal utama yang seharusnya menjadi dasar pengembangan sumberdaya manusia, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh indonesia. Sumberdaya manusia yang ada di Indonesia masih kurang dari segi kemampuan dalam memanfatkan sumberdaya alam yang ada karena  kurangnya modal yang diperlukan dalam mengelolaan sumberdaya alam yang ada. Sehingga banyak perusahaan luar negeri yang masuk dan melakukan Eksplorasi terhadap sumberdaya alam yang ada diIdonesia.

        Ini semakin menimbulkan harapan akan sumberdaya alam yang banyak yang dapat memakmurkan kehidupan Rakyat akan memudar karena penduduk sekitar Eksplorasi masih banyak jauh dari kehidupan yang layak dan merasakan kemakmuran seperti yang dirasaka oleh para pemilik perusahaan. Seandainya saja kemampuan untuk memampaatkan sumberdaya alam yang ada di Indonesia maka cita-cita akan suatu Kemakmuran pada masyarakat bukan hanya harapan hampa semata.

        5. Menurut kajian kebudayaan penyebab pokok para guru susah melakukan penemuan-penemuan serta penerapan penemuan-penemuan baru dalam pembaharuan pendidikan dikarenakan.

          Inovasi dan Penemuan. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk baru. Proses inovasi sangat erat kaitannya dengan teknologi dan ekonomi. Dalam suatu penemuan baru biasanya membutuhkan proses sosial yang panjang dan melalui dua tahap khusus yaitu discovery dan invention. Discovery adalah suatu penemuan dari suatu unsur suatu alat baru, ide baru, yang diciptakan oleh guru atau suatu rangkaian dari beberapa guru dalam masyarakat yang bersangkutan. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru itu. Pendorong Penemuan Baru. Faktor-faktor pendorong bagi guru dalam suatu masyarakat untuk memulai dan mengembangkan penemuan-penemuan baru antara lain :

          1.Kesadaran para guru akan kekurangan dalam kebudayaan.
          2.Mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan.
          3. Sistem perangsang bagi aktivitas pencapaian dalam masyarakat.

          Sehingga penyebab pokok kenapa para guru kurang melakukan inovasi dan menerapkannya dalam pembaharuan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan.


          DEMOGRAFI

          April 4, 2009
          1. Arti Demografi

          1. Arti dan Ruang Lingkup Demografi

          Dalam kamus umum Bahasa Indonesia edisi Balai Pustaka, Demografi berarti ilmu kependudukan: ilmu tentang susunan, dan pertumbuhan penduduk; ilmu yang memberikan uraian atau lukisan berupa statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik.

          Demografi berasal dari kata demos, artinya rakyat atau penduduk dan graphien berarti mencitra, menulis, melukis atau gambaran tentang penduduk pada suatu Negara atau wilayah.

          Istilah demografi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli statistic Perancis yang bernama Archile Guillard. Dalam kertas kerjanya berjudul “Elements do statistique Humaine au demographie Compare” tahun 1855, sehingga beberapa sarjana demografi pada decade berikutnya mengatakan pengertian demografi dengan lebih konkret dan logis.

          Menurut beberapa ahli yaitu:

          W. Barclay: Demografi memberikan gambaran nomeril dari penduduk yang dicerminkan oleh jenis-jenis statistic tertentu.

          D. V. Glass: Demografi terbatas pada usaha untuk mempelajari pengaru proses demografi sebagai fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk.

          Namun, inti persoalan yang dipelajari dalam demografi itu sendiri semuanya hampir sama, bahwa Demografi adalah ilmu pengetahuan yang secara kuantitatif dan kualitatif manganalisis penduduk mengenai jumlah, struktur, dan perkembangannya. Data yang diperoleh untuk keperluan demografi ini digunakan untuk menyusun perencanaan, dengan memberi gambaran penduduk atau masa yang akan datang dibandingkan dengan pada masa lampau. Data yang diperoleh juga digunakan untuk pembangunan disegala bidang seperti: bidang pendidikan dan bidang-bidang lain yang memerlukan data khusus demografi ini. Data demografi tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin yang sangat diperlukan dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat, dan daerah.

          Sumber data demografi yaitu:

          1. Hasil sensus (biasanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebagai keperluan-keperluan formal seperti: pemilu)

          2. Hasil survey mengenai penduduk, dilakukan dari tingkat satuan terkecil seperti RT.

          1. Transisi Demografi

          Transisi demografi merupakan suatu proses perubahan atau peralihan dari tingkat kematian dan kelahiran yang tinggi sehingga menjadi tingkat kematian dan kelahiran yang rendah.

          Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:

            1. Faktor demografis

              1. Umur perkawinan pertama

              2. Pemakaian kontrasepsi

            2. Faktor non demografis

              1. Sosial-ekonomi

              2. Biologis

          1. Migrasi

          Migrasi merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi dalam demografi suatu wilayah, migrasi sendiri berarti perpindahan penduduk yang dilakukan dari suatu daerah kedaerah lain.

          Kegiatan migrasi dapat dibedakan, yaitu internal dan eksternal migration

          1. Internal migrasi, perpindahan penduduk dalam suatu wilayah Negara

          2. Eksternal migrasi, perpindahan penduduk antar Negara.

          Apabila immigration lebih besar dari pada out migrasi, maka akan tejadi pertambahan penduduk dan begitu pula jika sebaliknya.

          Factor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan migrasi penduduk:

          1. Ekonomi

          2. Social budaya

          3. Politik

          4. Keagamaan

          5. Kepadatan

          6. Geografis yang lain

          1. Penduduk

          penduduk merupakan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah atau daerah. Jika dikaitkan dengan gambaran penduduk Banjar dengan pengertian Demografi.

          1. Gambaran umum tentang suku banjar

          1. Jumlah

          Penduduk Kal-Sel berjumlah…jiwa menurut data statistik Kal-Sel berdasarkan registrasi penduduk Kal-Sel akhir tahun 2007, jumlah penduduk laki-laki adalah 1.700.790, jumlah penduduk perempuan adalah 1.695.890 jadi total keseluruhan penduduk di Kalimantan Selatan adalah 3.396.680.

          secara rinci sebaran jumlah penduduk Kal-Sel berdasarkan tabel:

          Data penduduk Kalimantan Selatan tahun 2007

          Kabupaten

          Jenis Kelamin

          Total penduduk

          %

          LK

          PR

          kabupaten

          Tanah Laut

          137 538

          128 091

          265 629

          107,38

          Kotabaru

          135 766

          136 234

          272 000

          99,66

          Banjar

          236 783

          243 227

          480 010

          99,66

          Barito Kuala

          132 634

          136 814

          269 448

          96,94

          Tapin

          75 704

          76 373

          152 077

          99,12

          Hulu Sungai Selatan

          103 467

          103 935

          207 402

          99,55

          Hulu Sungai Tengah

          122 645

          119 544

          242 189

          102,59

          Hulu Sungai Utara

          105 890

          108 301

          214 191

          97,77

          Tabalong

          93 264

          97 736

          191 000

          95,42

          Tanah Bumbu

          108 964

          112 340

          221 304

          96,99

          Balangan

          52 161

          49 699

          101 860

          104,95

          Ibu kota provinsi dan kotamadya

          Banjarmasin

          313 272

          302 298

          615 570

          103,63

          Banjarbaru

          82 702

          81 298

          164 000

          101,73

          Kalimantan Selatan

          1 700 790

          1 695 890

          3 396 680

          100,29

          Source : BPS – Statistik Kalimantan Selatan

          Penduduk asli Banjarmasin adalah suku Banjar, yang terdiri atas Banjar Asli (tinggal di daerah kota) dan Banjar Kuala (tinggal di daerah pedesaan). Tidak ada data yang pasti Berapa persen masyarakat suku Banjar yang ada di Banjarmasin, tetapi ada yang memperkirakan sekitar 50 – 60%, sedangkan yang lain adalah suku pendatang. Suku pendatang yang paling dominan adalah suku Jawa (diperkirakan sekitar 30 – 40%), sedangkan sisanya dari bagian Kalimantan yang lain (Dayak), Sulawesi, Madura, Sumatera Indonesia Sanitation Sector Development Program.

          1. Pemukiman

          Suku Banjar terdiri atas: suku Banjar Kuala dan Suku Banjar Hulu Sungai dengan penjabaran yaitu:

            • Banjar Kuala mendiami daerah-daerah Muara Sungai Barito, Banjarmasin, martapura, dan sekitarnya, biasanya dengan nada bahasa banjar yang agak lembut.

            • Banjar Hulu sungai seperti:

              1. Sungai Amandit

              2. Sungai Amandit

              3. Sungai Batang Alai

              4. Sungai Batangan

              5. Sungai Tabalong

              6. Sungai tabalong Kiwa

              7. Sungai Tabalong kanan

          Sungai-sungai ini mengairi daerah Kalimantan Selatan dan ditepi-tepi sungai tersebut terdapat konsentrasi pemukiman penduduk terutama suku Banjar.

          1. Penyebaran Penduduk Banjar

          Sesuai dengan keadaan geografis daerah kalsel yang banyak sekali sungai-sungainya, dan pemadatan penduduk yang bermukim dimuara-muara Sungai, jadi tidak diherankan dari zaman dahulu sudah mengenal pelayaran dan perdagangan, suku bangsa Banjar sudah terkenal sejak dahulu sebagai suku bahari, jiwa pelacut dan juga pedagang yang sudah lama dimiliki oleh orang Banjar, yang menyebabkan suku Banjar banyak tersebar ke provinsi di Kalimantan dan kata-kata lain di Indonesia baik sebagai pedagang maupun pengusaha.

          1. Hubungan penduduk asli dengan pendatang

          Pandangan penduduk asli terhadap mereka para pendatang biasa saja, maksudnya mereka menganggap sama dengan mereka, saling menghormati satu sama lainnya. Dan, saling tolong-menolong yang menjadi tradisi yang terus dipertahankan oleh orang Banjar, hubungan perkawinanpun antara kedua jenis penduduk tersebut dianggap biasa saja, maksudnya tidak dianggap lebih buruk ataupun lebih baik, asalkan saja dianggap satu keyakinan dalam beragama.

          1. Latar Belakang Sosial-Budaya

          1. Latar Belakang sejarawan

          Suku Banjar adalah penduduk Kalimantan Selatan yang secara historis sebenarnya adalah hasil pembauran yang lama antara suku bangsa Melayu tua (proto Melayu) yang mula-mulanya mendiami daerah ini, dengan suku-suku bangsa yang dating kemudian yaitu melayu muda (deoteru melayu) yang kemudian mendiami daerah pantai dan tepian sungai besar.

          Kemudian datang unsur Melayu dan Jawa (unsur Budha dan Syiwa), dengan sisa-sisa peninggalan berupa candi-candi maupun alat-alat persenjataan, lalu dating unsure-unsur islam dengan segala manifestasinya dibawah dinasti raja-raja Banjar dengan pusatnya di Kayu Tangi Martapura, sedangkan unsure-unsur Barat dan modern terutama diperkenalkan oleh Belanda terutama dalam bentuk ekonomi uang dan pendidikan Barat.

          Dengan terjadinya perpaduan unsure-unsur tersebut dengan keadaan alamnya telah melahirkan kebudayaan Barat dengan unsur-unsur yang dominan, bahasa Banjar, Islam, Kebudayaan Sungai yang memberikan cirri khusus kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Banjarmasin, dan menjadi cirri khas dari masyarakat Banjar.

          Bahan Bacaan:

          Salladien. 1980. Konsep Dasar Demografi. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya

          Syarifuddin, dkk. 1985. Pemilikan penggunaan Tanah secara Tradisional Daerah Kalimantan Selatan: Kalimantan Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.


          Ikuti

          Get every new post delivered to your Inbox.