bahan final afrika

Bahan ujian akhir semester sejarah Afrika

Kisi-kisinya antara lain:

1)      Afrika sebelum Eropa, perkembangan masyarakat (BAB 1) social, budaya, ekonomi masyarakat Afrika.

2)      Latar belakang penjelajahan Eropa di Afrika, terutama Negara-negara awal.

3)      Pola-pola penjelajahan dan penguasaan

4)      System politik Eropa di Afrika.

5)      Mesir dan terusan suez (nasionalisme dan dampak terusan suez)

6)      Hubungan KAA dengan nasionalisme AA.

RANGKUMAN

1)      Afrika sebelum Eropa, perkembangan masyarakat (BAB 1) social, budaya, ekonomi masyarakat Afrika.

Adapun gambaran awal Afrika sebelum Eropa antara lain:

  1. Tribalisme (tribe=suku)
  2. Ekonomi masih berupa subsisten (hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hari itu).
  3. Menurut Alvin Toffler dengan judul bukunya “the thirtd wave 1988 perubahan masyarakat dengan 3 klasifikasi yaitu:
    1. Masyarakat pertanian (8000 SM-1700 SM)
    2. Masyarakat industri (1700 M-1970M) saat Revolusi industri
    3. Masyarakat teknologi informasi (1970M-2000M)

Adapun pada masyarakat yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi 3 klasifikasi tersebut, disebut masyarakat yang hilang dan menjadi masyarakat yang ketinggalan zaman.

2)      Latar belakang penjelajahan Eropa di Afrika, terutama Negara-negara awal.

  • Khususnya bagi inggris sebagai pelopor pertama perdagangan budak, yakni dengan melakukan migrasi budak-budak.
  • Khususnya di Eropa muncul Negara industri, sehingganya ada beberapa latar belakang yang meliputinya:
  • Kebutuhan akan barang mentah bagi industri di negeri induk.
  • Pasaran sebagai tempat pelemparan industri
  • Pengambilan tenaga untuk kepentingan perang,
  • Tempat untuk memindahkan penduduk yang berlebihan dari negeri induk,
  • Tempat untuk penanaman modal yang surplus
  • Penguasaan tempat-tempat yang letaknya baik untuk pertahanan
  • Untuk kebanggan nasional bangsa-bangsa barat
  • Dan semua alasan tersebut mengakibatkan Negara-negara industri besar berlomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya.

3)      Pola-pola penjelajahan dan penguasaan

Khususnya setelah Kongres Berlin II pada 1885, mulailah akspansi Barat secara besar-besaran ke Benua Afrika. Dari daerah-daerah yang telah dikuasai, biasanya di tepi pantai, terus masuk ke pedalaman dengan cara menduduki daerah-daerah yang kosong tanpa penduduk, baik itu menduduki dengan jalan paksaan/dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kepala suku penduduk bumi putra, dan hingganya terjadi persaingan anatar Negara imperialis, khususnya berebut daerah-daerah di Afrika.

4)      System politik Eropa di Afrika.

  1. Politik kolonial Perancis

ü  Sebelum perang dunia I, politik kolonial Perancis yang dijalankan ditanah jajahannya di dasarkan pada suatu doktrin asimilasi (1789), dengan gagasannya equality dan fraternity. Tujuan politik tersebut adalah mengintegrasikan tanha jajahan dengan Perancis, mengasimilasikan penduduk koloni dalam kerangka Perancis baik dalam bidang politik, social, ekonomi, etis, religious, maupun cultural, selanjutnya setelah dilaksanakan pola politik asimilasi, ternyata kemajuan penduduk di koloni itu tidak sama, bagi koloni yang penduduknya masih tingkat rendah, politik asimilasi diganti dengan politik asosiasi.

ü  Penerapan system direct rule/system pemerintahan langsung) dengan kelebihannya memungkinkan untuk Negara tersebut lepas dari Negara induk tetap terpantau, sedangkan kelemahannya yakni bertentangan dengan konkret lapangan, dimana kebijakan tersebut hanya sesuai dengan pemikiran orang-orang Perancis di sana.

  1. Politik kolonial Inggris

ü  Inggris menggunakan indirect rule, oleh F. Lugard di hubungkan dengan konsep dual mandate/mandate ganda (1926), dan mengandung arti bahwa tugas pemerintah Inggris di Afrika adalah untuk memenuhi kepentingan memenuhi Inggris dan penduduk Afrika. Ada pula artinya bahwa tugas pemerintah Inggris di Afrika adalah untuk dapat membuat koloni itu bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, politik, dan moral negeri Inggris. Dengan kelebihannya kewenangan pemimpin bisa di bagi-bagi, dan kelemahannya jumlah koloni kulit putih lebih banyak dari pada yang asli.

ü  Efektif apabila Negara koloni mempunyai satu kebudayaan saja, system ini menuntut sudah mempunyai persatuan yang kuat (integrasinya baik).

ü  Dengan system lainnya “mandate terbatas” gubernur jendral/pemerintah koloni memberikan solusi untuk masalahnya.

  1. Politik kolonial Negara barat

–          Belgia

Memerintah koloninya di Afrika berdasarkan prinsip “paternalism” yang dikendalikan oleh Negara”, dan mengenal pelaksanaannya pemerintah Belgia bekerja sama dengan kaum feodal raksasa dan misi katolik Roma. Dengan pola system campuran; mirip dengan pelaksanaan mandate terbatas. Kelebihannya pemerintah jajahan mempunyai kesempatan untuk mengatur wilayah koloni disesuaikan dengan keadaan. Sedangkan kekurangannya ketidakseragaman ini akan menjadi masalah apabila ada koordinasi antar wilayah koloni. Rumit dan tidak praktis.

–          Portugal

Melaksanakan politik paternalisme di koloninya di Afrika dengan cara asimilasi pemerintah kolonial membentuk golongan elit di kalangan penduduk bumi putra. Penduduk portugis dan kulit berwarna akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila penduduk pribumi itu telah diterima sebagai asimilados, pembedaan antara keduanya berdasarkan criteria kultur.

5)      Mesir dan terusan suez (nasionalisme dan dampak terusan suez)

jawab:

Hubungan terusan suez dengan munculnya nasionalisme mesir, Terusan suez adalah sebagai penghubung antara Eropa dan Asia, yang tentunya amat berpengaruh bagi masyarakatnya. Dimulai dari kepemimpinan Khedive ismail (1863-1897) adalah penguasa yang sangat boros selama ia memerintah kurang lebih 16 tahun. Uang yang dibelanjakan mencapai 90 juta pound, diperlukan untuk kepentingan pembangunan, pendidikan dan penaklukan derah sudan dan sebagainya. Untuk mencegah kebangkrutan Negara, ismail menjual saham-saham yang ada dalam maskapai Terusan Suez. Karena pembeli saham-saham itu orang inggris (1875) maka sejak itu inggris mulai mendapat kesempatan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri Mesir, disamping itu sejarah persaingan imperialisme inggis dan perancis dinegeri itu akan menyusul. Pembaharuan-pembaharuan diadakan baik dalam lapangan politik maupun keuangan. Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan seorang Inggris – Wilson- sebagai mentri keuangan dan seorang perancis –de bligenteres- sebagai mentri  pekerjaan – umum. Dengan demikian maka karena soal keuanganlah, imperialisme barat masuk ke Mesir.

Intervensi barat tersebut dirasakan sangat berat oleh khedive. Ketika ia tahu bahwa tuan-tuan tanah juga tidak puas terhadap pembaharuan itu maka ia mencoba melakukan sabotase terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah disusun oleh menteri –mentri  asing didalam kabinet itu.

Pemimpin gerakan nasional Mesir adalah colonel Ahmad farabi, dimana menolak tegas intervensi asing. Dia mendengung-dengungkan semboyan “Mesir untuk orang Mesir”, tentun saja hal ini berlanjut hingga saat pemerntahan Gladstone (1880-1885). Politik pemerintah Gladstone bersifat imperialistis sebagai tokoh liberal. Sehingganya untuk menanggapi tantangan kaum nasionalis, pemerintah Gladstone akan melindungi Khedive terhadap ancaman musuh2nya. Dari tuntutan Inggris dan Perancis ini bahkan menambah berkobarnya semangat anti asing. Dan perlawananpun berlangsung. Bagi Inggris T.Suez memang mempunyai arti sangat penting dalam tahun 1882. Kira-kira 80% kapal-kapal yang melalui terusan tersebut berbendera kebangsaan Inggris. Politik Gladstone yang anti imperialism berubah menjadi bersifat imperialism dalam menghadapi masalah Mesir. Untuk dapat menguasai T.Suez secara permanen ia harus menaklukkan Mesir. Dan di mesir pada saat itu terdapat pengaruh kekuasaan Turki, Khedive,Inggris dan Negara2 kristen lainnya yang mempunyai hak luar biasa.

6)      Hubungan KAA dengan nasionalisme AA.

Nasionalisme pada dasarnya muncul karena adanya kesadaran kelompok, kesadaran akan keadaan mereka yang terkebelakang disebabkan oleh politik kolonialis yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran akan kedudukannya sebagai bangsa yang terjajah dan mempunyai pengalaman serta penderitaan yangsama, menimbulkan terbentuknya solidaritas oleh bersama-sama membawa perbaikan.

Nasionalisme merupakan gejala historis yang mencul untuk member jawaban terhadap kondisi politik. Ekonomi, social, dan kebudayaan pada masyarakat kolonial. Nasionalisme berusaha mengatasi situasi kolonial yang ditujukan kemasa depan, ditujukan untuk memperoleh hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang dapat mengatur dirinya sendiri.

Bertolak dari pandangan diatas, dengan mengadakan KAA sebagai wadah penyaluran aspirasi bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang ingi bebas dari belenggu penjajahan. Serta semangat-semangat tersebut di tuangkan dalam KAA yakni “dasasila bandung” sehingga dalam prosesnya mempercepat berhasilnya perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika. Puluhan Negara baru lahir diantara Asia-Afrika tersebut. Selain itu berpatokan pada gagasan awal KAA dimana pada konferensi-konferensi sebelumnya, yakni tentang gagasan tentang solidaritas Asia-Afrika/bangsa kulit berwarna yang mempunyai nasib yang sama, mereka hidup dibawah kekuasaan kolonialisme-imperialisme barat, dan karenanya mereka gigih berjuang untuk merebut kemerdekaan negerinya dari tangan penjajah. Usaha mengusir kolonialisme-imperialisme dalam berbagai macam bentuk dan manisfestasinya akan berhasil apabila bangsa Asia-Afrika bersatu sebagai kekuatan besar.

Adapun Isi Dasasila Bandung sebagai berikut:

  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat didalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar mahupun kecil.
  4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.
  5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
  7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi mahupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
  10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: